Wasiatriau.com ( Bengkalis ) Terkait APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Bengkalis sampai akhir bulan Januari 2025, tidak kunjung dikucurkan oleh pusat. Demikian informasi yang dapat dirangkum media Jum’at, 31 Januari 2025.
Akibat APBD tahun 2024 tidak cair sampai akhir tahun, secara tidak langsung sangat berdampak pada roda perekonomian masyarakat daerah. Terutama masyarakat pulau Bengkalis. Kenapa tidak,sebab, salah satu sumber penghasilan masyarakat pulau Bengkalis bergantung pada APBD.
Diketahui bersama bahwa, ribuan tenaga honorer yang tidak menerima honorernya pada bulan Desember 2024, sementara penghasilan mereka tergantung dari APBD Jika APBD tidak cair, maka roda ekonomi masyarakat secara otomatis jadi lumpuh, apalagi harga kebutuhan pokok semakin tinggi, daya beli masyarakat rendah,
Mereka terpaksa mencari hasil tambahan kesana kemari, malah sampai menjual aset yang ada demi untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak sekolah.
Salah seorang wartawan senior Bengkalis, yang akrab disapa, Anwar, menjelaskan, Rendahnya realisasi APBD Bengkalis disebabkan pusat mentransper dana DBH tidak secara ful, oleh karna itulah daerah tidak bisa bekerja secara maksimal. Ujar Anwar.
pemerintah pusat jangan menyalahkan pada pemerintah daerah, karena daerah sudah bekerja secara maksimal untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di daerah. Kilahnya.
Lanjut beliau lagi ” kami sebagai media mengingatkan agar Pemerintah Pusat bisa secara ful untuk mentransper dana bagi hasil ( DBH ) tersebut disetiap Pemda,agar kenerja Pemda dapat berjalan dengan baik dan maksimal sebagai mana yang diharap harapkan oleh Pemerintah Pusat,”
Pemerintah Pusat harus tahu juga problem yang dialami daerah, jangan hanya bisa menyalahkan daerah.
Sementara selama ini kabupaten Bengkalis dikenal salah satu kabupaten di Indonesia penerima APBD terbesar setelah Kutai, tapi dengan kondisi seperti ini, roda ekonomi masyarakat tentu jadi lumpuh.
Padahal penghasilan wilayah kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau umumnya cukup besar kontribusinya untuk devisa negara, seperti migas, pajak ekspor dan lainnya, seharusnya dikembalikan lag ke daerah penghasil sesuai dengan aturan bagi hasil antara pusat dan daerah. Ujar Anwar dan diamini temannya yang kebetulan berada di samping beliau.
Seharusnya pusat memberi penghargaan kepada daerah penghasil, karena dengan kekayaan alamnya yang dianugerahi Allah telah banyak berkontribusi pada negara. Jangan sebaliknya, hasil kekayaan alam diambil, tapi masyarakat daerah diabaikan.
Anwar berharap, agar pemerintah pusat memperhatikan daerah penghasil, karena disitu ada hak masyarakat daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. Demikian harap beliau. ( Aba )
