Wasiatriau. ( Jakarta ) – Pembangunan pemukiman Cina PIK2 yang dibangun untuk memindahkan jutaan warga Cina dinilai sebagai proyek penghianatan pada bangsa dan negara yang pasti akan mengancam kedaulatan pribumi.
Rakyat kecewa, proyek mafia yang diotaki gerombolan penghianat negara kaki tangan Xi Jin Ping, Jokowi Cs dibiayai APBN.
Ini menunjukan betapa biadabnya kelakuan para pejabat di negeri ini, rame rame jadi kaki tangan Xi Jin Ping, berhianat pada negara, tega menggusur pribumi untuk membangun pemukiman Cina.
Ini kebodohan dan kerusakan penyelenggara negara yang tidak bisa di tolerir. Mereka nyata sengaja melanggar konstitusi negara dan membahayakan kedaulatan NKRI.
Pribumi tidak rela Indonesia jadi Indochina dengan skenario sadis mengganti penduduknya. Ini kejahatan luar biasa, Rakyat desak Prabowo batalkan IKN dan PIK2 atau REVOLUSI LENGSERKAN PRABOWO.
*Negara dalam negara, mengganti penduduk Banten dengan jutaan warga Cina. PIK2, IKN konspirasi jahat Xi Jin Ping, Jokowi, mafia oligarkhi 9 naga merubah Indonesia jadi Indochina*
Luas Jakarta : 661 Km2
Luas Singapura : 728 Km2
Luas PIK2 ditarget : 1000 Km2
– Konsesi PIK2 awalnya 1755 Ha = 17,55 Km2
– Aguan minta PIK2 masuk PSN agar bisa nyolong APBN, luasnya berubah jadi 28,000 Ha = 280 Km2
– Agar PIK 2 Masuk PSN, Aguan bangun *NUSANTARA DUTY FREE* di IKN 5 trilyun. Dana CSR memang keharusan tiap perusahaan anggarkan dana dari keuntungannya setiap tahun untuk dana CSR.
Hanya dengan nyogok CSR 5 trilyun PIK 2 difasilitasi APBN dan dapat konsesi perluasan dari 17,55 Km2 berubah jadi 280 Km2, separuh luas Jakarta
PIK 2 luas 280 Km2, sdh bisa jadi sebuah Negara sendiri. *artinya : akan ada sebuah negara di dalam negara*
Luasnya melebihi Singapore karena Aguan akan memperluas mengubah lautan menjadi daratan, target nya 1000 Km2, lebih besar dari Singapore 728 Km2
*MAFIA TANAH DI PIK2*
Ada praktek mafia di Proyek PIK2. Pribumi digusur paksa, tanahnya dibeli sangat murah 80 ribu/m2 kebawah.
Yang bertahan tak setuju dibayar murah tanahnya di ratakan, batasnya hilang tak bisa dikenali lagi, akhirnya rakyat pada menyerah menerima tanahnya dibayar lebih murah daripada kehilangan aset.
Biadabnya praktek mafia tanah seperti ini di diamkan negara. Presidennya diam, menterinya diam, DPR nya diam, apalagi lurah sampai gubernurnya tak peduli rakyatnya digusur karena ikut menikmati duiit sogokanya.
Prabowo juga enggak bener, omon omon doang. Bikin Kementrian Perumahan bukanya untuk membantu rakyat yang makin sulit punya rumah. Yang diangkat jadi menteri perumahan malah Maruarar Sirait, kaki tanganya Aguan. Ini sama saja memfasilitasi Aguan membangun pemukiman Cina makin luas. Mempercepat Indonesia jadi Indochina.
Praktek mafia bernegara yang diramalkan para pendiri bangsa jadi kenyataan. Kini rakyat dijajah bangsanya sendiri yang jadi antek antek oligarkhi hitam.
Kondisi bernegara yang memprihatinkan harus di akhiri agar rakyat tidak makin menderita. Segera Revolusi untuk mengakhiri kemiskinan absolut yang bikin rakyat makin susah.
*Klik gabung pengurus partai AKURAT untuk REVOLUSI BANGSA dengan GERAKAN INTELEKTUAL*
1.Pengurus Partai AKURAT Aceh
https://chat.whatsapp.com/DlMjltOAZbZJVxIOrmPHWH
2.Pengurus Partai AKURAT Sumut
https://chat.whatsapp.com/FIb9cXeFmF9IhijqQ1KXoB
3.Pengurus Partai AKURAT Sumbar
https://chat.whatsapp.com/Gi5ewdaHG62HM9Ia0b7Z9Z
4.Pengurus Partai AKURAT Sumsel
https://chat.whatsapp.com/H9VGnQA7JhTJf77Sqyi2rL
5.Pengurus Partai AKURAT Jambi
https://chat.whatsapp.com/JFIme72KXmBCLwXL8Gbfbr
6.Pengurus Partai AKURAT Kepri
https://chat.whatsapp.com/L1usbCtAM1g3YCSCBZ460u
7.Pengurus Partai AKURAT Riau
https://chat.whatsapp.com/BuvGWlKcUhV5XhUJoYhLXl
8.Pengurus Partai AKURAT Babel
https://chat.whatsapp.com/JhAKu2olHAKGspn7SGUYJJ
9.Pengurus Partai AKURAT Bengkulu
https://chat.whatsapp.com/G8PWq1MdnMP7ZKqaTenT6X
10.Pengurus Partai AKURAT Lampung
https://chat.whatsapp.com/DrEmY1Fmywz2vRPjkeS4Hc
11.Pengurus Partai AKURAT Banten
https://chat.whatsapp.com/DczQZU39pI1GqDFrVohWMA
12.Pengurus Partai AKURAT Jakarta
https://chat.whatsapp.com/FY4Lva6BC7lByNVRu9AYFd
13.Pengurus Partai AKURAT Jabar
https://chat.whatsapp.com/F2CdHvqfz3IDvZFJ81x7rM
14.Pengurus Partai AKURAT Jateng
https://chat.whatsapp.com/KLsoLVevAcD0iBoAjP89jI
15.Pengurus Partai AKURAT Yogyakarta
https://chat.whatsapp.com/L5fqKIZzb4KKwjahmJU04U
16.Pengurus Partai AKURAT Jatim
https://chat.whatsapp.com/BHzruNLRDv90E9LoSzrlFn
17.Pengurus Partai AKURAT Kalbar
https://chat.whatsapp.com/ExQPbJ3L0uxEZ5f3UZgSD5
18.Pengurus Partai AKURAT Kalteng
https://chat.whatsapp.com/G9YOycZTHEQ3SSpYDEmp46
19.Pengurus Partai AKURAT Kalsel
https://chat.whatsapp.com/LbSbze2WVbj6egjj2uZqaN
20.Pengurus Partai AKURAT Kaltara
https://chat.whatsapp.com/HYExj2CWNoUB6KdBKFihgh
21.Pengurus Partai AKURAT Kaltim
https://chat.whatsapp.com/KvCRBpGETfq2vZxZNJPYu5
22.Pengurus Partai AKURAT Sulsel
https://chat.whatsapp.com/Em4tuWfIKjHDd5INlSITH5
23.Pengurus Partai AKURAT Sulteng
https://chat.whatsapp.com/HxCuWLXLNhp123f1K7PKWT
24.Pengurus Partai AKURAT Sulbar
https://chat.whatsapp.com/H9JQBLIz1TQ2PqtF1Hic6D
25.Pengurus Partai AKURAT Sulut
https://chat.whatsapp.com/C9hxtAW3pbS7nfPttqjOBh
26.Pengurus Partai AKURAT Sultenggara
https://chat.whatsapp.com/DgC80ir4EH737haOhTTSSw
27.Pengurus Partai AKURAT Gorontalo
https://chat.whatsapp.com/HYQGCK9CaHaGt4OiaNPfsu
28.Pengurus Partai AKURAT Maluku
https://chat.whatsapp.com/HTMY48MoIoRAoYOJ6rKpXS
29.Pengurus Partai AKURAT Maluku Utara
https://chat.whatsapp.com/CU1nWSd9naU02dddKtAUyA
30.Pengurus Partai AKURAT Bali
https://chat.whatsapp.com/DjunSf2lUFUAvopcrN46L8
31.Pengurus Partai AKURAT NTB
https://chat.whatsapp.com/KnTSI8rYlUz2Zy3sTrLUDT
32.Pengurus Partai AKURAT NTT
https://chat.whatsapp.com/KqEpRsPx4j8Ki8O8m56JkG
33.Pengurus Partai AKURAT Papua
https://chat.whatsapp.com/JQdvPSbWMug6uwC7tdVLSq
34.Pengurus Partai AKURAT Papua Barat https://chat.whatsapp.com/ETvmea4opc49U3ryVlUH2s
35.Pengurus Partai AKURAT Papua Tengah
https://chat.whatsapp.com/LmZr6EV5ZPzLIKzlKkqgvH
36.Pengurus Partai AKURAT Papua Selatan
https://chat.whatsapp.com/K8bhnnNvmBlFPgiCKqsB82
37.Pengurus Partai AKURAT Papua Barat Daya
https://chat.whatsapp.com/JhX1Ped2VKbDO8Ti1IjmXF
38.Pengurus Partai AKURAT Papua Pegunungan
https://chat.whatsapp.com/JQt7PI9XrPzFYxNT0wKqJt
39.Pengurus Partai AKURAT Luar Negeri
https://chat.whatsapp.com/DFtiGEyhQgl5JIPpB0ydH7
*TANPA REVOLUSI, RAKYAT AKAN TERUS DIMISKINKAN OLEH ELIT PENGUASA, ELIT PEJABAT, ELIT PARPOL. RAKYAT HARUS SEGERA BERGERAK REVOLUSI MERUBAH KEBOBROKAN TATANAN NEGARA DEMI KESEJAHTERAAN. TINGGALKAN SEMUA PARPOL PENGHIANAT RAKYAT YANG HANYA BIKIN NEGARA BANGKRUT*
*PARTAI AKURAT (ANGKATAN KADER PEMBANGUNAN RAKYAT)*
*Hadir mengakomodir jawaban kegelisahan rakyat dengan agenda REVOLUSI BANGSA untuk memperbaiki seluruh kebobrokan tata kelola negara*
_*Oleh: NA Haryokusumo*_
(Inisiator & pendiri Partai AKURAT)
Wacana rezim penguasa yang menginginkan pemerintahan tanpa oposisi dinilai sebagai upaya rezim untuk berkuasa secara diktator meniru negara komunis Cina dan Korea utara yang tidak mengenal partai oposisi, menghabisi lawan politik dengan berbagai dalih dan menyiapkan kamp penahanan bagi rakyat yang berani mengkritisi kebobrokan rezim.
Kekuasaan yang anti kontrol dan membungkam suara rakyat akan melahirkan para mafia menguasai negara, berkuasa seenaknya hanya untuk kepentingan dinasty dan kroninya dengan diktator menindas seperti fir’aun.
*Partai AKURAT(Angkatan Kader Pembangunan Rakyat)* lahir sebagai reaksi dengan niat baik untuk mewadahi para pejuang yang peduli masa depan bangsa dan memiliki konsistensi membangun negara diluar pemerintahan/ber oposisi penuh untuk memajukan negara sebagai kekuatan penyeimbang yang mengkritisi jalan nya pemerintahan agar rezim berkuasa tidak zolim dan diktator.
Biang kerok hancurnya negara juga dipicu oleh KPU dan Bawaslu dengan SDM nya yang rendah seolah hanya makan gaji buta. Ketidakmampuan KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang bersih telah gagal menghasilkan anggota dewan, kepala daerah dan presiden yang berkualitas dan berkapasitas.
Fenomena rame rame anggota dewan gadaikan SK untuk jaminan hutang jadi indikator betapa rendah kualitas parpol yang ada. Tidak ada yang bisa diharapkan dari anggota dewan yang terjerat hutang. Boro boro bisa mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Yang ada malah kongkalingkong dengan para pejabat mengkorupsi uang negara. Hutang ugal ugalan Jkw telah melanggar konstitusi dan membuat rakyat tambah miskin. Tiap hari hutang negara bertambah 1 trilyun, tiap bayi yang lahir terbebani hutang 25 juta per kepala, hutang dalam negeri dengan penerbitan surat hutang hingga 40 tahun telah membebani anak cucu bangsa, hutang ilegal JKW ke Cina 8.000 trilyun membuat Indonesia tersandera tidak bisa menolak kepentingan Cina seperti menjadikan tujuan bisnis narkoba dan pemindahan warga cina yang mengancam kedaulatan negara, pertumbuhan ekonomi dibawah 5% Indonesia gagal jadi negara maju yang mensyaratkan pertumbuhan ekonominya harus di atas 7%, meningkatnya angka kemiskinan dengan turunya kelas menengah jadi kelas miskin 50%, impor TKA Cina ditengah meningkatnya angka pengangguran bukti JKW sadis tidak punya empaty. Dibiarkannya Kegagalan JKW sampai 2 periode bukti anggota dewan kehilangan fungsi kontrol. Fakta inilah awal dari hancurnya negara. Harusnya DPR punya power ketika presiden tidak bisa urus negara langsung di impeach agar daya hancurnya tidak terlalu parah.
Para Parpol Banci yang tidak berani ber oposisi hanya jadi sampah negara yang membebani keuangan negara dengan bergerombol berebut kue kekuasaan, memanipulasi anggaran proyek, merampok uang negara dan secara brutal melakukan korupsi, kolusi, nepotisme berjama’ah. Keberadaan parpol oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan kontrol agar pemerintah punya rem. Pemerintahan yang los kontrol tanpa oposisi, anti kritik akan melahirkan penguasa bermental seperti Fir’aun dan Korun yang rakus menumpuk harta pribadi dengan cara menjajah rakyat.
Lihatlah dinasty JKW baru berkuasa 10 tahun kerajaan bisnis dan cengkeraman kekuasaanya sudah melebihi Cendana yang berkuasa 30 tahun. Konstitusi dengan jelas melarang pejabat memonopoli kekuasaan dan memonopoli bisnis. Siapapun yang melanggar konstitusi, rakyat berhak untuk melengserkan.
Rezim berkuasa yang tidak menginginkan oposisi sebagai alat kontrol cenderung punya niat jahat ingin menghancurkan negara demi memuaskan nafsu kepentingan dinasty dan kroninya.
Jadi sebelum negara hancur lebur mari kita selamatkan bersama dengan kesadaran jadi kader pembangunan sebagai pelopor terdepan pembenahan negara dengan cara yang *AKURAT* untuk menyelamatkan anak cucu bangsa.
Fakta terjadi diberbagai negara kekuatan rakyat mampu menyelamatkan kebobrokan negara dengan membangun sistem diluar pemerintahan yang *AKURAT* untuk mengontrol dan membenahi kebobrokan negara.
Membangun negara tidak harus berada dalam sistem pemerintahan, diluar sistem pun sangat bisa dan justru lebih baik tidak membebani APBN.
Inilah yang disebut membangun negara dengan prinsip SWAKARSA, SWADAYA, SWADANA terbangun dari kesadaran dan kecerdasan rakyat yang berdampak lebih positip.
*TARGET PERJUANGAN PARTAI AKURAT:*
*Pertama,* membangun intelektual & menyadarkan rakyat untuk merevolusi diri dengan merubah sikap tinggalkan parpol lama yang tidak bermanfaat, berkhianat menindas rakyat, tidak punya progres sejahterakan rakyat, tidak pro rakyat dengan bukti produk undang undangnya melahirkan peraturan yang bikin susah rakyat.
Parpol yang ada sekarang terbukti gagal membentuk pemerintahan yang bersih dan amanah, jadi tak layak dipilih lagi, harus ditinggalkan jika rakyat ingin sejahtera.
*Kedua,* mendorong optimalisasi sumberdaya alam minimal 50% keuntungan masuk ke negara agar negara punya uang tidak mengandalkan hutang, tidak memeras rakyat dengan aneka pungutan pajak, tidak jadikan rakyat objek bisnis dengan menaikan harga BBM, tarif listrik dll.
UU minerba mengatur negara hanya dapat bagi hasil keuntungan 10%, yang 90% dinikmati mafia dan elit pejabat yang korup. Jelas ini sembrono, ceroboh, bodoh, tidak profesional, tidak amanah dalam mengelola negara. Kebobrokan ini jangan dibiarkan. Para elit penguasa harus direvolusi otaknya untuk benahi negara.
Negara bisa adil makmur sejahtera jika optimalisasi sumberdaya alam bisa direalisasikan minimal 50% keuntungan masuk ke kas negara agar negara punya uang untuk mengentaskan kemiskinan absolut dan bisa bayar pegawai negara dari Yang rendah sampai presiden dengan gaji yang mencukupkan agar negara tidak jadi sarang koruptor.
Harapan rakyat kedepan Indonesia memiliki pemerintahan yang bersih dan amanah. Presiden, elit pejabat, elit TNI Polri, menteri, ketum parpol, jangan lagi terlibat mafia judi online, mafia penyelundup, mafia narkoba, mafia tambang, mafia ilegal loging, mafia tanah, mafia jabatan, mafia kekuasaan, mafia hukum, mafia keuangan, mafia anggaran, mafia aset dan mafia lainya.
Sulitnya pembasmian mafia di atas jadi indikasi kuat keterlibatan tangan tangan penguasa.
KPK dan Kejaksaan Agung mandul, lebih dominan jadi lembaga politik dan timses daripada penegak hukum, bekerja kalau ada misi politik dari atasanya.
Banyak kejahatan korupsi di depan mata dibiarkan, seperti pansus haji yang berhasil bongkar kejahatan penyelenggaraan haji dibiarkan karena pelakunya mengarah gerombolan istana yang memanipulasi uang haji. Tapi jika ada misi membidik lawan politik yang tidak salahpun dicari kesalahannya, itulah indikasi bobroknya KPK dan Kejaksaan Agung.
Pimpinan KPK yang akan terbentuk lima tahun kedepan terindikasi kepanjangan tangan dari rezim Jkw. Tidak mungkin bisa mengusut korupsi dinasty Jkw. Harus dilakukan pemilihan ulang agar tidak terkontaminasi dengan kepentingan Jkw. Ganti panitia seleksinya agar independet bukan orang titipan Jkw yang proses pemilihannya hanya formalitas.
Kondisi pemerintahan yang bobrok harus di akhiri dengan pembentukan pemerintahan yang bersih dan amanah. Jangan dibiarkan negara hancur dikuasai para mafia.
*AGENDA BESAR PARTAI AKURAT*
1.Desak DPR tuntaskan polemik dugaan ijazah palsu Jkw.
2.Desak DPR hentikan Proyek Strategis Nasional(PSN) jadi Proyek Strategis Cina (PSC) yang terindikasi untuk relokasi jutaan warga Cina di IKN dan PIK sebagai upaya Cina caplok kedaulatan Indonesia tanpa perang.
Rakyat harus cerdas dan waspadai ketika penduduk Indonesia berubah mayoritas Cina, maka mereka akan menguasai pemerintahan, menguasai negara dan tujuan akhirnya menguasai seluruh kekayaan sumber daya alam. Bayangkan sekarang saja oligarkhi Cina sudah menguasai 75% tanah dan pertambangan. Kondisi akan lebih parah jika mereka menguasai pemerintahan dan negara.
Miris ketika negara krisis perumahan, rakyat sulit punya rumah karena mahal. Disatu sisi negara malah membangun PIK dan IKN untuk memindahkan ratusan juta warga Cina ke Indonesia dibungkus PSN agar di suport APBN. Hanya penghianat negara yang melakukan ini.
Mari dipikirkan dan bergerak geruduk DPR.
3.Desak DPR usut tuntas indikasi pelanggan konstitusi untuk monopoli kerajaan bisnis dan kekuasaan dinasty Jkw.
4.Desak DPR usut tuntas hutang ilegal Jkw ke Cina yang nilainya fantastis 20.000 trilyun lebih. Berakibat fatal diantaranya bertambahnya hutang 1 trilyun tiap hari, tiap bayi yang lahir terbebani hutang 26 juta perkepala. Tersanderanya kedaulatan Indonesia ke Cina tidak berkutik menolak kepentingan Cina dijadikan negara tujuan bisnis narkoba, relokasi pemindahan jutaan warga Cina, dikuasainya pertambangan dengan eksploitasi besar besaran yang menyebankan kerusakan alam sangat parah, banjirnya TKA Cina ditengah banyaknya pribumi yang nganggur.
5.Desak DPR usut tuntas hutang gelap para pengembang Cina yang mendapat kucuran dana besar dari Cina dengan menjaminkan tanah di IKN yang akan dibangun perumahan untuk memindahkan jutaan warga Cina. Hanya dengan memindahkan 300 juta warga Cina ke IKN kedaulatan Indonesia sudah bisa di caplok. Cina sudah lama incar Indonesia sebagai jalur sutera dengan proyek obornya.
6.Desak DPR usut tuntas korupsi Jkw dan kroninya. Sita seluruh kekayaanya untuk nombokin hutang negara. Rakyat harus diselamatkan jangan dikorbankan dengan diperas aneka macam pajak dan pemotongan gaji untuk bayar hutang negara yang diakibatkan kesalahan Jkw.
7.Desak DPR usut tuntas dan hentikan mafia ilegal loging, mafia penyelundupan, mafia narkoba, mafia judi, mafia tambang yang merusak alam dan mengeruk habis habisan sumber daya alam.
8.Desak DPR usut tuntas dan hentikan mafia pendidikan di perguruan tinggi negeri yang bikin biaya kuliah mahal dan indikasi maraknya biaya gelap di sekolah kedinasan pemerintah baik sipil maupun militer.
9.Desak DPR usut tuntas dan hentikan mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum pemerintah merampas tanah rakyat.
10.Desak DPR usut tuntas penyebab krisis pangan, krisis perumahan rakyat, krisis pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, banyaknya kelas menengah 50% lebih turun jadi kelas miskin dan DPR harusnya berani impeach presiden yang tidak sanggup jalankan tugas. Tidak ada gunanya punya presiden bisanya hanya numpuk hutang, ngapusi rakyat dan hamburkan uang negara. Kasian rakyat, banyak waktu terbuang dan kehilangan kesempatan untuk hidup sejahtera.
2 periode waktu berharga harusnya dimaksimalkan untuk bangun negara bukan disia siakan hanya diberikan pada presiden yang terbukti gagal disemua sektor. Rakyat hanya di apusi pencitraan buzer yang bertolak belakang dengan fakta.
11.Desak DPR lakukan pemilihan ulang pimpinan dan pengawas KPK yang Independent tidak terkontaminasi dengan kepentingan Jkw. Tidak ada gunanya pimpinan KPK yang penyeleksianya terindikasi di setting dan hanya formalitas untuk kepentingan pribadi. Pergantian pimpinan KPK harusnya desember 2024, dipercepat hanya akal bulus Jkw menempatkan orang orangnya untuk menyelamatkan kejahatan korupsinya.
12.Desak DPR revisi UU pemilu untuk membatalkan hak pilih dan dipilih bagi WNI keturunan Cina karena mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Hak pilih dan dipilih harusnya hanya diberikan pada pribumi untuk jaga kedaulatan negara. Disinilah bodohnya anggota DPR RI yang tidak memiliki kewaspadaan akan pertahanan negara. Menyikapi masifnya pembangunan pemukiman cina untuk memindahkan jutaan penduduk Cina ke Indonesia harusnya DPR bersikap melindungi kedaulatan pribumi, bukan malah jadi penghianat negara dengan sikap yang membiarkan.
13.Desak DPR membuat UU yang mengatur WNI keturunan Cina hanya diberikan KTP sementara karena mereka memiliki dwi kewarganegaraan. Ini harus dilakukan untuk melindungi pribumi agar tidak terusir dari tanah kelahiranya.
14.Desak DPR hapus peraturan bebas visa bagi warganegara Cina. Terindikasi ini akal bulus Jkw untuk memudahkan memindahkan penduduk Cina ke Indonesia dengan berbagai modus seperti import TKA Cina.
15.Desak DPR usut tuntas kecurangan pilpres 2024 yang dikuatkan disenting opinion MK.
Kecurangan TSM pilpres 2024 tidak boleh diabaikan begitu saja dan harus dihukum berat semua yang terlibat untuk perbaikan pilpres kedepanya. Rakyat bisa revolusi jika kecurangan dan kacaunya pilpres dari waktu kewaktu dibiarkan tanpa pengusutan karena berpengaruh lemahnya Legitimasi. Harus ada pilpres ulang demi presiden yang kuat legitimasi.
Presiden dan wakil presiden yang dihasilkan dari produk pilpres curang adalah ilegal. Selamanya akan bertentangan dengan konstitusi dan produk kebijakanya ilegal yang tentu tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi.
16.Desak DPR merubah format pemilu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Kegagalan KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu yang jurdil dengan indikasi maraknya money politik dan kecurangan TSM telah merugikan negara. Hanya menghasilkan kepala daerah dan anggota dewan yang koruptif minim kapasitas.
17.Desak DPR agar para petani diberikan lahan garapan minimal 2 hektar untuk mengatasi krisis pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
18.Desak DPR memperbaiki KUHP, kepolisian, Kejaksaan, kehakiman untuk menekan kriminalitas yang masih tinggi. Penipuan merajalela, narkoba makin meresahkan, pencurian ternak marak, penyelundupan dan korupsi dipertambangan bikin negara makin miskin.
19.Desak DPR merevisi UU minerba no. 3 tahun 2020 yang mengatur komposisi bagi hasil keuntungan bersih penambangan sangat tidak adil 10% untuk negara, 90% jadi bancakan investor dan elit pejabat agar segera dirubah 60% untuk negara, 40% untuk investor dengan distribusi komposisi pembagian untuk negara sebagai berikut:
1.Desa Penghasil 0,5%
2.Kecamatan Penghasil 3%
3.Kabupaten Penghasil 5,5%
4.Propinsi Penghasil 10%
5.Semua propinsi, kabupaten, kota, kecamatan nasional 20%
6.Pusat 10%
7.Pendidikan 3%
8.Infrasruktur 7%
9.Kesehatan 2%
*TOTAL 60%*, ini cara rasional sejahterakan rakyat agar negara punya uang tidak ngutang.
Rakyat harus cerdas, berani mengkritisi UU yang hanya memperkaya segelintir manusia dan membuat miskin mayoritas rakyat.
Lembaga riset makro ekonomi keuangan CELIOS menyebut 50 orang kaya Indonesia nilai kekayaanya setara dengan 50 juta orang. Ketidakadilan dan ketidakmerataan kesejahteraan ini harus segera diakhiri agar rakyat merasakan kesejahteraan.
Rakyat harus berani teriak kencang kritisi kinerja DPR agar tidak jadi sampah negara. Sampah bantar Gebang baunya busuk menyengat tapi bisa dibuat kompos menyuburkan tanah. Sedangkah sampah Senayan baunya wangi tapi bikin busuk negara.
Negara rusak amburadul dampak dari produk UU DPR yang tidak memihak rakyat. Indikasinya BUMN pada bangkrut dikorupsi karena DPR lalai mengawasi. Negara bangkrut terlilit hutang terancam gagal bayar karena DPR lalai mengawasi. Sumber daya alam rusak parah dirampok asing karena DPR kehilangan fungsi kontrol.
Harusnya DPR bisa jalankan fungsinya mengontrol presiden, kalau presiden tidak becus urus negara langsung di impeach untuk menyelamatkan negara.
_JANGAN KASIH KENDOR, TERUS DESAK DPR MELAKUKAN TUGASNYA SEBAGAI ALAT KONTROL PEMERINTAH. JANGAN MAKAN GAJI BUTA APALAGI MALAH KONGKALINGKONG DENGAN PEMERINTAH MERAMPOK APBN. JIKA DPR NDABLEG DAN MLEMPEM MAKA REVOLUSI SATU SATUNYA JALAN RASIONAL UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA._
*REVOLUSI BANGSA JALAN TERBAIK MENUJU INDONESIA MAJU, ADIL MAKMUR SEJAHTERA*
_Oleh NA Haryokusumo_
Mengelola pemerintahan sebuah negara yang benar harus ada target. Minimal meniru negara lain yang sukses mengelola negara dengan baik.
Uni Emirat Arab salah satu negara paling aman didunia. HP, dompet hilang bisa kembali tanpa susah payah. Kondisi yang jauh beda dengan Indonesia. Motor, mobil hilang lapor polisi saja susah ketemu apalagi HP dan dompet. Yang lebih parah uang direkening bank bisa lenyap, inilah fakta potret miris krisis amanah di Indonesia.
Indonesia bisa meniru Uni Emirat Arab asal punya kemauan untuk merevolusi bangsa dengan mendorong orang orang amanah menguasai pemerintahan.
Masih di negara Uni Emirat Arab. Pemerintah berikan biaya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, apartemen, jaminan lapangan pekerjaan bahkan iman masjid di gaji 20 juta perbulan dan dapat rumah gratis. Saat ini ada 100 lebih orang Indonesia yang jadi imam masjid di Uni Emirat Arab.
Kondisi yang jauh beda dengan Indonesia. Biaya kuliah mahal, lapangan pekerjaan sulit, memiliki tempat tinggal sulit karena tingginya bunga KPR, ketatnya persyaratan dan sita telat bayar cicilan yang banyak rugikan konsumen.
Negara Oman memberikan lahan gratis 200m2 untuk membangun rumah ke tiap warganya. Kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia segelintir orang bisa menguasai ribuan hektar lahan tetapi banyak rakyat dibiarkan tidak memiliki rumah jadi gelandangan di negeri sendiri. Bahkan yang miris punya tanah rumah sepetak digusur akibat elit pejabatnya sudah jadi piaraan oligarki seperti kasus pengusiran pribumi dari tanah kelahirannya dirempang.
Negara Brunai Darussalam memberikan fasilitas KPR tanpa bunga, kesehatan gratis, pendidikan gratis, BBM murah. Kondisi yang jauh beda dengan Indonesia, rutin bayar iuran BPJS tetapi masih sulit mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. BBM dijual mahal bohongnya disubsidi, uangnya dikorupsi.
Negara Saudia Arabia membangun jalan tol gratis di lalui. Berbeda Indonesia jalan toll macet mahal tarifnya. Rakyat seperti di jadikan objek jajahan dan bisnis, diperah dengan berbagai aneka pajak untuk memfasilitasi para elit pejabat yang hidup mewah, foya foya boroskan anggaran negara.
Indonesia salah satu negara di dunia yang pemerintahanya sangat zolim dan tidak amanah. Jika rakyatnya tidak merevolusi diri maka kedepan akan jadi negara terpuruk jauh dari kata adil sejahtera.
Tirulah rakyat Nigeria yang berani lakukan revolusi total dengan menggulingkan pemerintahan zolim mengganti dengan pemerintahan yang amanah. Pemerintahan lama jual Uranium 80 euro/Kg, pemerintahan baru jual uranium 200 euro/kg. Perbedaan harga yang jauh memberikan kontribusi pendapatan negara yang signifikan sehingga rakyatnya perlahan terbebas dari belenggu bencana kemiskinan absolut.
Bangsa Indonesia bisa lakukan hal seperti rakyat Nigeria untuk merubah nasib bangsa sehingga negara punya pemasukan optimal dari kekayaan alam yang melimpah.
UU minerba seolah jadi alat perampokan kekayaan alam. Negara hanya dapat bagi hasil 10%. Sisanya 90% jadi bancakan mafia dan elit negara. Bagi hasil yang wajar itu 50%:50% atau 40%:60%, kalau 10% pantasnya fee, Ini jelas tidak adil dan harus direvolusi untuk mengubah kondisi bangsa saat ini dimana tiap bayi baru lahir terbebani hutang negara 25 juta perkepala.
Padahal bisa dibalik kondisinya tiap kepala dapat subsidi hingga 50 juta perbulan kuncinya memiliki presiden amanah agar rakyat sejahtera, ASN, pensiunan, polisi, tentara bisa digaji besar tanpa susah payah jadi maling negara, jadi mafia negara, jadi penyelundup, jadi bekingan sindikat mafia kejahatan, jadi pengedar narkoba, jadi bekingan ilegal tambang, jadi koruptor dll.
Atau tirulah para petani Belanda ketika pemerintah mau mengambil alih semua tanah pertanian, para petani bersatu bikin partai petani, menang pemilu, menguasai pemerintahan, mengganti para pejabat yang dulunya mau merebut tanah pertanian sehingga para petani tanpa susah payah berhasil mempertahankan ladang pertanianya.
Posisi bangsa Indonesia saat ini tidak diuntungkan. Kepemimpinan JKW wariskan hutang yang tinggi membebani rakyat. Tiap hari hutang negara bertambah 1 triliun lebih, dampaknya nilai rupiah makin terpuruk tidak berdaulat, rakyat diperas dengan aneka pajak dan kenaikan semua kebutuhan pokok. Ibarat perusahaan yang tiap hari hutangnya bertambah, gagal mencetak laba, jika dibiarkan tidak ada penggantian manajemen secara total maka akan kolaps/bangkrut.
Yang bisa menyelamatkan negara hanya rakyat dengan revolusi bangsa untuk mengganti pemerintahan zolim yang terbukti gagal tidak bisa menjalankan amanah konstitusi.
Partai politik dengan anggota dewanya ikut andil dalam penghancuran negara.
DPR yang harusnya mengawasi jalanya pemerintahan malah berkolaborasi dengan pemerintah merusak tatanan negara.
Ini akibat para mafia dan bandit jadi pemodal penguasa, ada mafia bandar judi online, mafia narkoba, mafia tambang, mafia ilegal loging, mafia laut, mafia tanah, mafia aset, mafia keuangan, mafia anggaran dll.
Ketika anggota dewan dimodali mafia, presiden dimodali mafia, kepala daerah dimodali mafia, pejabat dimodali mafia, ketum parpol dimodali mafia.
Bisa dibayangkan dampaknya setelah mereka berkuasa. Penguasa bekerjasama dengan mafia merusak negara. Penguasa dikendalikan mafia. Produk undang undangnya pro ke mafia. Regulatornya dibikin untuk kepentingan mafia. Rakyat mau demo 100 kali 24 jam tidak bakal digubris kecuali seluruh rakyat tanpa kecuali bergerak turun kejalan gulingkan rezim yang dikendalikan mafia atau rakyat disadarkan untuk merevolusi diri dengan merubah sikap tinggalkan parpol lama yang tidak bermanfaat, parpol yang dikendalikan para mafia.
Fakta tersebut tidak bisa dipungkiri, sekarang semua partai sudah dikuasai pemodal. Ketum partai merangkap jadi pengusaha yang punya jaringan dengan kepentingan oligarki. Dampaknya parpol hanya lahirkan anggota dewan yang tidak bermutu. Anggota dewan yang menang mengandalkan banyaknya uang bukan yang memiliki integritas dan kapasitas, tak peduli bandar narkoba dan mafia lainya sekarang bisa duduk jadi dewan asal kuat uangnya. Inilah pangkal rusaknya negara. Boro boro anggota dewan dan pejabat berbuat untuk kepentingan rakyat, yang ada malah berlomba mengeruk kekayaan untuk kepentingan pribadi, dinasti dan kroninya.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Harus ada revolusi bangsa secara total untuk mengembalikan kedaulatan negara sesuai amanat konstitusi.
Jokowi harus di adili untuk pertanggung jawabkan kelakuanya yang terbukti salah kelola negara dengan tumpukan hutang ugal ugalan. Ini penting sebagai pembelajaran presiden berikutnya agar tidak sembrono dan seenaknya menyalahgunakan jabatanya.
Fakta, maju mundurnya negara tergantung presidenya. Negara El Savador 50 tahun rakyatnya tidak berani keluar malam karena banyaknya kejahatan. Presiden baru keturunan palestina Nayib Bukelee lakukan revolusi total di pemerintahan, polisi dan tentara.75 ribu lebih para mafia dan gengster ditangkap, sekarang jadi negara aman.
Ukraina sebelumnya negara maju dan makmur, kesalahan kebijakan presiden baru membuat Ukraina jadi negara hancur.
Irak pernah jadi negara kuat era Sadam Husein.
Suriah dulu negara makmur, sekarang jadi negara hancur.
Libya di era Moammar Khadafi jadi negara makmur, sekarang jadi negara miskin.
Uni Emirat Arab 30 tahun yang lalu negara miskin dan gersang. Setelah ditemukan ladang minyak dan pemimpinya amanah sekarang jadi negara maju sejahtera.
Ethopia dulu negara miskin sering dilanda kelaparan karena kekeringan. Setelah dibangun bendungan raksasa terbesar di dunia oleh presiden Abi Ahmad sekarang jadi negara makmur penyuplai listrik tenaga air ke negara tetangga.
Indonesia era JKW wariskan hutang yang tinggi dan fundamental ekonomi yang lemah, mengancam kebrangkutan dan disintegrasi bangsa yang bisa berdampak pada bubarnya negara Indonesia.
Indonesia negara yang dikaruniai potensi kekayaan alam melimpah terlalu sayang jika dimubazirkan, tidak dikelola dengan baik dan jatuh ketangan dinasty yang terbukti tidak punya integritas, tidak memiliki kemampuan memakmurkan bangsa.
*Mari selamatkan Indonesia dengan revolusi bangsa.*
